Ya, bukan rahasia lagi kalau Kominfo saat ini sedang dikritik oleh publik. Bagaimana tidak, beberapa tindakan yang dilakukan ternyata merugikan masyarakat. Misalnya, kebijakan setoran NIK bagi pengguna kartu SIM.
5 Kontroversi Kominfo Yang Bikin Kamu Tepuk Tangan Nggak Bisa Dipikirin
Pada tahun 2017, Kominfo meminta masyarakat untuk mendaftarkan NIK agar dapat terus menggunakan layanan kartu SIM.
Baca juga
Indonesia bisa disebut negara open source setelah diserang hacker, aman atau tidak?
Sharp kembali menghadirkan AQUOS Game Competition & Exhibition dan menebar berbagai promo menarik
Vivo V25 Series 5G akan diluncurkan di Indonesia pada 12 September 2022 dan akan menawarkan fitur-fitur ini
Namun, pada 2022 miliaran data dari kartu SIM warga negara Indonesia dikatakan telah bocor ke situs gelap.
Anehnya, Kominfo muncul untuk mencuci tangan kasus ini,
mengatakan bahwa kebocoran itu bukan dari data mereka.
Tak hanya soal politik, teknologi komunikasi dan informasi belakangan ini menimbulkan kontroversi yang membuat orang yang mendengarkannya berpikir dua kali.
Berikut sederet kontroversi Kominfo yang mengundang tepuk tangan:
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate. (informasi)
1. Berikan saran peretasan
Didukung oleh GliaStudio
Beberapa waktu lalu, Kominfo menasihati peretas yang diduga membobol data kartu SIM penduduk Indonesia.
Menurut Kominfo, peretas telah melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat.
“(Untuk hacker) ya kalau bisa jangan menyerang. Karena setiap kali kebocoran data dikorupsi publik,
kan itu tindakan illegal access,” kata Ditjen Aptika Kominfo, Semuel Abrijani.
Namun tentu saja, para peretas membalas saran tersebut dengan mengingatkan pemerintah untuk tidak bodoh.
Karena ini bukan soal hacking, tapi soal sistem keamanan siber pemerintah yang dikatakan tidak aman karena masih muda untuk disusupi.
2. Kominfo tampaknya mencuci tangan tentang kebocoran data
Setelah data sekitar 1,3 miliar pengguna kartu SIM bocor, belum ada tindakan tegas dari Kominfo.
Bahkan ketika dirilis secara resmi, Kominfo menyatakan bahwa kebocoran data tersebut tidak berasal dari database Kominfo.
“Tidak, tidak ada data dari Kominfo,” kata Plate.
Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan, karena hingga saat ini Kominfo yang memaksa masyarakat menyetor NIK sebagai syarat registrasi kartu SIM.
3. Saran Kominfo tentang pemeliharaan data
Kominfo juga memberikan saran kepada masyarakat tentang bagaimana melindungi informasi pribadi mereka.
Yang pertama adalah sering mengganti PIN, sedangkan saran kedua adalah masyarakat didorong untuk menjaga NIK sendiri.
“Tidak bisa hanya kesalahan, kita harus mencari penyebabnya dan dimana,” jelas Johnny saat membuka Digital Innovation Network (DIN) G20.
Usulan ini juga tidak relevan karena semua usulan pemerintah selama ini mewajibkan publik memuat NIK.
Selain itu, ada beberapa instansi yang masih mewajibkan fotokopi KK dan KTP sebagai syarat administrasi.
4. Sempat blokir PayPal tapi lolos situs judi
Sebelum masalah kebocoran data, Kominfo juga memaksa sejumlah orang untuk mengolok-olok.
Bagaimanapun, mereka dengan tegas memblokir PayPal dan sejumlah situs web besar lainnya karena berbagai alasan.
Namun, keputusan Kominfo dinilai sepihak karena masih banyak situs judi online yang aktif.
Beberapa netizen bahkan memberi saran bahwa alih-alih memblokir situs besar seperti PayPal, Kominfo diminta untuk membasmi situs judi online yang semakin marak.
5. Balasan tidak logis setelah disebutkan oleh peretas
Peretas mengirim pesan mencolok ke Kominfo agar tidak seperti orang bodoh.
Namun, jawaban Kominfo kembali tidak masuk akal.
Alih-alih melawan peretas dengan perang teknologi, mereka mengklaim bahwa peretas menggunakan terminologi yang tidak etis.
“Kami telah melakukan tindakan pelanggaran pelanggaran data dengan menggunakan terminologi yang tidak etis dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Itu tidak baik,” kata Johnny di dalam gedung DPR.
Baca Juga :